DPRD Garut dorong pengalihan APBD 2022 untuk rehabilitasi daerah banjir

Garut (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan siap mendorong pengalihan APBD tahun 2022 untuk fokus merehabilitasi daerah yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah.

"APBD Tahun 2022 kalau bisa perubahan parsial pertama itu bisa fokus untuk pascabencana di Sukawening dan Karangtengah," kata Yudha usai kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun 2021 Daerah Pemilihan I di Kecamatan Sukawening, Rabu.

Legislator  menuturkan APBD tahun 2022 sudah dilakukan ketuk palu pada 24 November 2021 dengan berbagai program yang sudah direncanakan dan usulan sebelumnya.

Baca juga: Terkait banjir, BKSDA laporkan alih fungsi lahan hutan ke Polres Garut

Meski APBD 2022 sudah diketuk, kata dia, ada upaya untuk pergeseran anggaran belanja daerah yang bisa dialokasikan fokus pada penanganan rehabilitasi daerah yang terdampak bencana banjir bandang.

"Perubahan parsial itu dimungkinkan empat kali dalam satu tahun," katanya.

Ia mengungkapkan biaya tak terduga (BTT) Kabupaten Garut yang sudah digunakan sebesar Rp1,7 miliar tidak bisa mengakomodasi semua daerah yang terdampak banjir bandang di Karangtengah dan Sukawening.

"Intinya BTT cuma bisa menangani sedikit, kemarin itu Rp1,7 miliar terbagi-bagi," katanya. Ia berharap pergeseran anggaran tahun 2022 bisa terlaksana untuk fokus pada pembangunan jembatan, maupun infrastruktur lainnya yang rusak akibat diterjang banjir bandang.

"Difokuskan untuk penanganan pascabencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah," katanya.

Baca juga: Garut tinggal 250 ribu orang untuk mencapai 70 persen vaksinasi COVID-19

Politisi muda PDI Perjuangan itu menyampaikan sengaja menggelar reses di Kecamatan Sukawening untuk bisa menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat terutama yang terdampak bencana alam banjir bandang.

Ia berharap reses di Kecamatan Sukawening yang dihadiri perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Garut dan Bappeda Garut bisa mendapatkan perhatian khusus yang nantinya dimasukkan dalam rencana kerja SKPD maupun anggota DPRD Garut agar lebih kuat.

"Saya sendiri memutuskan ada reses di Kecamatan Sukawening agar di masa pascabencana banyak usulan dari warga yang bisa masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2023, di samping agar bisa diprioritaskan dalam perubahan-perubahan parsial," katanya.