Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi menyebutkan bahwa daerahnya terpilih sebagai salah satu lokasi penerapan Program Sanitation Infrastructure and Institutional Support (SIIP), yang diselenggarakan oleh Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT). 
 
“Pelaksanaan program ini dimulai dengan melakukan lokakarya penyusunan visi strategis air limbah domestik. Kami melibatkan pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat,” kata Agus di Cirebon, Kamis.   

Baca juga: Kota Cirebon prioritas turunkan kasus kekerasan anak dan perempuan
 
Ia mengatakan lokakarya tersebut digelar pada Rabu (19/6), dengan fokus utama membahas berbagai hal teknis terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Cirebon.
 
Menurutnya, SPALD skala perkotaan dan permukiman bisa menjadi solusi guna mengatasi pencemaran air di tengah meningkatnya jumlah penduduk.  
 
Oleh karenanya, sistem ini sudah diterapkan di Kota Cirebon untuk meningkatkan akses pelayanan serta perbaikan kualitas lingkungan pada air permukaan maupun air tanah.
 
Ia menyebutkan fasilitas sistem pengelolaan air limbah juga sudah dibangun pada 1996, dari bantuan Pemerintah Swis melalui Cirebon Urban Development Program (CUDP).
 
“Selain itu, SPALD ini menjadi rujukan untuk pemanfaatan sumber alternatif air baku sebagai sumber air bersih di lingkungan masyarakat,” ujarnya.
 
Agus menilai dengan terpilihnya Kota Cirebon sebagai lokasi pelaksanaan program SIIP dari KIAT, maka pemetaan strategi terhadap akses capaian sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat bisa terealisasi.
 
Pada prinsipnya, ia menyatakan Pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan penguatan sistem pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah.
 
“Program SIIP menjadi modal awal untuk melanjutkan kebijakan yang disusun, baik perencanaan, pendanaan dan kelembagaan. Dari dokumen ini juga nantinya kita akan berbagi peran,” tuturnya.
 
Sementara itu Deputi Direktur KIAT Mr Benjamin Smith menambahkan selain Kota Cirebon, terdapat beberapa daerah yang menjadi pilot project penerapan program ini yaitu Banda Aceh, Padang dan Kabupaten Gorontalo.
 
Dia menyampaikan pengelolaan air limbah domestik ini menjadi prioritas nasional. Apabila sanitasi tidak dikelola secara optimal, nantinya bisa berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat.
 
"Setiap daerah yang menjadi pilot project, akan didampingi oleh fasilitator dari tim khusus. Harapannya hasil kolaborasi ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain," ucap Benjamin.

Baca juga: Pemkot Cirebon terapkan aplikasi terpadu untuk layanan publik

Pewarta: Fathnur Rohman

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024