Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat menyebut fasilitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru saja diluncurkan ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2025 untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik pada satu tempat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Senin, mengatakan kehadiran MPP di daerahnya merupakan langkah awal dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Grand opening akan dilakukan setelah semua layanan tersedia. Kami optimistis pada 2025 MPP bisa sepenuhnya beroperasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan saat ini hanya sebagian layanan yang tersedia di MPP, sementara beberapa instansi lainnya masih perlu menyiapkan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) untuk operasional.
Dia menuturkan MPP Kota Cirebon kini menyediakan berbagai layanan termasuk dari Bank BJB, Disnaker, DKUKMPP, ATR/BPN, DPUTR, Kementerian Agama, BPJS Ketenagakerjaan, Dinkes, DPRKP, DPMPTSP, hingga Disdukcapil.
Agus mengungkapkan Pemkot Cirebon juga berencana menghadirkan Balai Nikah di MPP untuk mempermudah masyarakat menyelesaikan dokumen pernikahan, mulai dari KTP, KK, hingga layanan pernikahan bagi warga non-Muslim.
“Pada 2025 nanti instansi terkait diharapkan sudah mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan. Saat ini, SDM yang digunakan masih berasal dari sumber daya yang ada,” ujarnya.
