DPRD Jabar indikasikan inefisiensi anggaran dari pemasangan PJU ganda

Bandung (ANTARA) - Komisi IV DPRD Jawa Barat menemukan indikasi inefisiensi anggaran akibat dari pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ganda di wilayah Cirebon, saat peninjauan lapangan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat Ahab Sihabudin dalam keterangan di Bandung, Rabu, mengatakan temuan ini akan menjadi catatan krusial dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang menyoroti sektor perhubungan dan infrastruktur dari pihaknya.

Ahab mengungkapkan bahwa meski realisasi fisik PJU telah mencapai 100 persen, namun tumpang tindih titik lampu justru berpotensi membebani keuangan daerah pada pos biaya listrik.

"Adanya pemasangan PJU ganda berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam pembiayaan listrik," ujar Ahab.

Selain masalah efisiensi anggaran, legislator juga menemukan kendala lapangan berupa titik PJU yang telah terpasang namun belum teraliri arus listrik, sehingga fungsinya belum dirasakan maksimal oleh masyarakat pengguna jalan di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon.

Dari sektor sumber daya air, Komisi IV menyoroti sengkarut administrasi terkait aset yang tercatat ganda antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Masalah ini, ditemukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung.

"Sektor sumber daya air menyoroti masih adanya permasalahan terkait aset yang tercatat ganda antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Selain itu, diperlukan peningkatan anggaran guna mendukung program ketahanan pangan secara optimal," ucap Ahab.

Sementara itu, pada sektor infrastruktur jalan yang dikelola UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, capaian kemantapan jalan dilaporkan telah menyentuh angka 95 persen.

Akan tetapi, DPRD Jabar memperingatkan agar pemerintah provinsi tidak terlena dengan angka tersebut dan wajib meningkatkan intensitas pemeliharaan agar fungsi jalan tidak merosot.

Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Jabar mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penyelesaian masalah PJU ganda untuk menyelamatkan anggaran, penataan ulang aset air, serta penguatan anggaran pendukung ketahanan pangan.

Meski memberikan catatan tajam, Komisi IV DPRD Jabar tetap mengapresiasi kinerja mitra kerja di Cirebon yang secara umum dinilai menunjukkan capaian positif pada tahun anggaran 2025.

Peninjauan ini melibatkan sejumlah instansi kunci, termasuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) serta Dinas Perhubungan Jawa Barat.