DPRD Jabar minta BJB jadi tameng warga lawan pinjol ilegal hingga rentenir

Bandung (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Bank BJB untuk menanggalkan kesan sekadar pengejar profit dan mulai bertransformasi menjadi tameng bagi masyarakat kecil dalam melawan serbuan pinjaman online (pinjol) ilegal serta praktik rentenir atau bank emok.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat H Jajang Rohana menekankan bahwa sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), BJB memiliki tanggung jawab moral untuk hadir sebagai solusi pembiayaan yang sehat, terutama melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kami menekankan perlunya kontribusi nyata Bank BJB dalam membantu memberantas praktik pinjaman online ilegal dan rentenir atau bank emok, yang masih banyak menjerat masyarakat dengan bunga tinggi," kata Jajang dalam keterangan di Bandung, Rabu.

Menurut Jajang, salah satu senjata utama yang harus dioptimalkan adalah program Kredit Mesra. Program ini dinilai mampu menyentuh lapisan masyarakat bawah yang selama ini menjadi sasaran empuk pinjaman dengan bunga mencekik.

"Kami berharap Bank BJB dapat mengambil peran lebih aktif dalam memberikan alternatif pembiayaan yang sehat, sehingga masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman dengan bunga mencekik," ujarnya.

Jajang menceritakan Komisi III DPRD Jabar juga mengampanyekan desakan tersebut saat meninjau kinerja BJB ke beberapa daerah seperti yang terakhir di BJB Cabang Sumber, Kabupaten Cirebon.

Jajang menyebut pihaknya mencatat kinerja BJB Cabang Sumber secara umum menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan laba, aset, serta peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pun berhasil ditekan, yang mencerminkan efisiensi operasional yang baik.

Namun, Jajang memberikan catatan merah pada sektor kredit komersial. Ia mengingatkan manajemen untuk lebih berhati-hati karena sektor ini menjadi penyumbang utama pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akibat kredit macet.

"Kami melihat rasio kredit bermasalah (NPL) mengalami sedikit kenaikan, namun masih berada dalam batas aman. Ke depan, Bank BJB harus lebih selektif dalam penyaluran kredit komersial," ucap Jajang.

Komisi III juga meminta agar keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial tetap terjaga. BJB diharapkan tumbuh secara dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara luas.

"Kami ingin Bank BJB tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tuturnya.