Pansus XIII DPRD Jabar keluarkan 83 rekomendasi atas kinerja gubernur 2025

Bandung (ANTARA) - Pansus XIII DPRD Jawa Barat mengeluarkan 83 rekomendasi atas kinerja gubernur Jabar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2025.

"Dari peninjauan atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, ada kurang lebih 83 rekomendasi," kata Wakil Ketua Pansus XIII Hasim Adnan di Bandung, Rabu.

Hasim mengatakan dalam 83 rekomendasi itu, satu di antaranya, sektor pembangunan manusia, di mana DPRD Jawa Barat memberikan perhatian pada indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pada sektor kesehatan, indikator kesehatan ibu dan anak, khususnya angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita, masih memerlukan perhatian serius. Akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan secara merata.

"Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi," kata Hasim.

Hasim melanjutkan, dalam bidang infrastruktur, capaian pemantapan jalan menunjukkan perkembangan. Namun masih perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas wilayah secara lebih merata, sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan wilayah.

Kemudian bidang kesejahteraan sosial, salah satunya soal ketenagakerjaan. Penguatan ketenagakerjaan melalui peningkatan link and match pendidikan dengan dunia usaha atau industry, optimalisasi pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kemitraan industry serta hubungan industrial yang kondusif.

Sementara itu, dalam aspek lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kualitas air, dan udara masih menjadi isu yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Alokasi anggaran pada sektor ini hanya 0,4 persen, perlu dievaluasi untuk menunjukkan keseriusan kita membangun lingkungan hidup berkelanjutan.

"Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan, DPRD Jabar memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan," ujar Hasim.

Upaya tersebut, lanjut dia, dilaksanakan secara konsisten melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

"Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis," tuturnya.

Hasim menambahkan evaluasi atas kinerja gubernur tahun 2025 ini perlu dijadikan momentum koreksi arah pembangunan daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan.

Sehingga pembangunan Jawa Barat ke depan benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

"Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya," tuturnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.