Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menargetkan produksi padi daerah hingga menembus 400 ribu ton per tahun sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya di Bandung, Selasa, mengatakan Kabupaten Bandung memiliki potensi sekitar 80 ribu hektare lahan pertanian yang harus dioptimalkan melalui pendampingan intensif penyuluh kepada petani, khususnya dalam penerapan teknologi pertanian dan peningkatan produktivitas lahan.
“Produksi padi Kabupaten Bandung saat ini berada di angka sekitar 327 ribu ton per tahun. Kita targetkan bisa meningkat menjadi 400 ribu ton, dan kuncinya ada pada peran penyuluh di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan penyuluh pertanian merupakan garda terdepan dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada pangan karena berperan langsung dalam transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi pertanian kepada petani.
“Meskipun saat ini status kepegawaian penyuluh telah beralih ke pemerintah pusat, kami di daerah tetap berkomitmen memberikan dukungan sarana dan prasarana agar kinerja penyuluh dan produktivitas petani terus meningkat,” katanya menambahkan.
Selain penguatan sumber daya manusia, pihaknya juga melakukan intervensi infrastruktur pendukung sektor pertanian, salah satunya melalui perbaikan 600 titik jaringan irigasi yang ditargetkan rampung pada Februari 2026 untuk mengatasi persoalan pengairan, terutama di lahan tadah hujan.
Bupati Dadang juga membuka ruang masukan dari para penyuluh terkait kebutuhan di lapangan yang dapat diintervensi melalui anggaran daerah serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania menyampaikan sebanyak 106 penyuluh pertanian telah beralih status menjadi pegawai Kementerian Pertanian sejak Januari 2026, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Perjanjian Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)
Selain itu, terdapat 167 Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) yang mendapatkan dukungan biaya operasional dari kebijakan Bupati Bandung sebagai bentuk keberpihakan terhadap penguatan sektor pertanian.
"Pemkab Bandung terus menghadirkan berbagai inovasi perlindungan bagi petani, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani," katanya.
Kegiatan Temu Penyuluh Pertanian tersebut akan dilanjutkan dengan diskusi teknis langsung di lahan pertanian untuk menyerap aspirasi petani dan penyuluh secara lebih mendalam, guna mendorong peningkatan produksi padi dan ketahanan pangan daerah.
