Cianjur (ANTARA) - Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) aktif di Cianjur hingga Januari 2026 mencapai 60 ribu pelaku dengan beragam jenis usaha.
Kepala Bidang UMKM Diskumdagin Cianjur Henny Purwaningsih di Cianjur, Selasa, mengatakan data tersebut hasil pendataan yang dilakukan Kementerian, sehingga pihaknya belum memiliki rincian data secara lengkap.
"Puluhan ribu UMKM yang terdata memiliki berbagai jenis mulai dari usaha non produksi hingga usaha berbasis produksi seperti perdagangan dan jasa, ada juga yang campuran produksi, misalnya memproduksi makanan dan produk fashion tersebar di 32 kecamatan di Cianjur,” katanya.
Bahkan ungkap dia, beberapa produk UMKM asal Cianjur berhasil menembus pasar internasional seperti pakaian dan olahan pangan seperti kopiah haji yang dipasarkan ke Timur Tengah, gula semut dan berbagai produk olahan lainnya.
Pihaknya mengarahkan produk UMKM unggulan untuk bersinergi dengan sektor pertanian sebagai potensi utama daerah seperti produk olahan pisang, keripik, dan tepung pisang, termasuk produk unggulan lainnya seperti manisan, tauco, dan beras Pandanwangi.
Sedangkan untuk membantu pengembangan usaha tutur dia, pihaknya menjalankan berbagai program pembinaan meski terbatas karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
“Program berjalan diantaranya pelatihan unggulan seperti pengolahan produk berbahan baku beras, pisang, jagung, dan cabai, termasuk program pelatihan kemitraan, seharusnya banyak program namun terbentur efisiensi anggaran,” katanya.
Dia menuturkan pelatihan kemitraan bertujuan untuk menjembatani kerja sama antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar termasuk toko moderen yang ada di setiap kecamatan, serta melanjutkan program prioritas insentif UMKM dalam bentuk pelatihan.
“"Kami juga membantu pelaku usaha dalam mengurus PIRT dan memberikan pelatihan keamanan pangan atau PKP, sedangkan tujuan utama dari berbagai program tersebut untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha dan legalitas produk," katanya.
