Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bersama Pemerintah Kabupaten Kuningan sepakat melakukan langkah pencegahan banjir secara terpadu dari wilayah hulu hingga hilir menyusul terjadinya peristiwa tersebut yang melanda wilayah Cirebon pada Desember 2025.
Bupati Cirebon Imron di Kuningan, Jumat, mengatakan penanganan banjir di wilayahnya tidak dapat dilakukan secara parsial karena berada di hilir dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan di Kabupaten Kuningan sebagai daerah hulu.
Kondisi ekosistem di wilayah hulu, kata dia, berpengaruh langsung terhadap besarnya debit air yang mengalir ke wilayah hilir, terutama saat curah hujan tinggi.
“Oleh karenanya, kami meyakini kelestarian alam di wilayah hulu harus dijaga secara komprehensif karena menjadi kunci pengendalian banjir,” katanya.
Ia menyebutkan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian bersama, yaitu keberadaan bangunan liar di bantaran sungai dan kawasan resapan air, baik di wilayah hulu maupun hilir.
Menurut dia, bangunan tersebut bisa menghambat aliran air serta mengurangi fungsi kawasan resapan sehingga meningkatkan potensi banjir.
Sebagai langkah konkret, ia menyampaikan kedua daerah sepakat melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan untuk meningkatkan daya serap air.
Selain itu, Pemkab Cirebon akan memperkuat pengendalian sungai melalui program normalisasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.
“Ke depan, kami menerapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai karena kebiasaan tersebut menjadi salah satu penyebab banjir,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan pembangunan kolam retensi di wilayah hulu perlu didorong agar aliran air hujan tidak langsung menuju wilayah hilir.
Pemkab Kuningan, kata dia, berkomitmen meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, terkait pentingnya menjaga lingkungan.
Dian menilai tantangan dalam penanganan banjir semakin kompleks, seiring kondisi cuaca yang sulit diprediksi.
Kendati begitu, ia menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga April 2026,” ucap dia.
