Cirebon (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono memastikan lembaganya melakukan efisiensi belanja rutin, sebagai langkah penyesuaian terhadap pengurangan transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah hingga lembaga legislatif harus menyesuaikan diri dengan melakukan efisiensi terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Semua daerah kena dampak pengurangan TKD. Maka yang paling mudah dilakukan adalah efisiensi pada belanja-belanja yang tidak berkaitan langsung dengan rakyat,” ujarnya di Cirebon, Jabar, Rabu.
Ia menjelaskan efisiensi itu mencakup berbagai jenis pengeluaran rutin, seperti biaya rapat, makan minum, perjalanan dinas, serta pengeluaran operasional lainnya yang dapat ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Beberapa daerah, kata dia, bahkan telah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk menekan biaya operasional seperti listrik, air, dan konsumsi di kantor pemerintahan.
“Sebagian daerah memilih WFH sebagai langkah efisiensi, karena bisa menghemat biaya listrik, air, dan kebutuhan lain di kantor,” katanya.
Ono menilai langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov Jabar sudah cukup baik dan realistis, dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
