Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyisir potensi dan menyosialisasikan program rumah bersubsidi dengan skema pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke 27 kabupaten/kota di Jabar.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Indra Maha saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa, mengungkapkan hal itu dilakukan dengan rapat koordinasi yang dipimpin Sekda Jabar Herman Suryatman dan dihadiri Sekda 27 kabupaten/kota, direksi BJB, dan perwakilan BP Tapera pada Senin (16/6).
"Jadi rapat kemarin itu untuk menyosialisasikan ada program FLPP untuk rumah bersubsidi ke 27 kabupaten/kota dan mencari potensi (lahan) untuk pembangunannya di wilayah-wilayah itu," kata Indra.
Indra mengatakan pertemuan ini bukanlah pembagian kuota dari komitmen pembangunan 23 ribu unit rumah di 11 kabupaten/kota yang ditandatangani beberapa waktu lalu di Gedung Pakuan Bandung, namun untuk meningkatkannya.
Mengingat, kata dia lagi, tahun 2025 ini Jabar diberi kuota pembangunan rumah bersubsidi KPR FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 105 ribu unit atau sekitar 30 persen dari target nasional 350 ribu unit.
"Selain itu, Jabar juga saat ini memiliki backlog perumahan sampai 2 juta unit. Kita mengejar target-target itu semua terutama backlog. Dan ada kesempatan saat ini kuota 105 ribu unit dan kita harus manfaatkan. Dan kalau kita simulasikan 105 ribu unit rumah per tahun bisa 20 tahun selesainya," ujarnya.
