Meskipun, kata dia, semua pihak bisa memahami apabila Gubernur Jawa Barat, KDM ingin segera menyelesaikan masalah dan merespon keresahan sebagian masyarakat dengan cepat, namun rangkaian perlindungan khusus serta peran semua lembaga terkait tidak dapat serta merta digantikan oleh pembinaan khusus bersama TNI dan Polri.
Terlebih lagi, pembinaan khusus yang dilakukan bersama TNI dan Polri tentunya memiliki materi dan durasi waktu terbatas yang kemungkinan terfokus pada upaya perbaikan perilaku dan penguatan karakter peserta.
"Sedangkan perilaku sosial menyimpang, sebagaimana dicontohkan dalam dialog peserta pembinaan khusus dengan Gubernur Jawa Barat di salah satu salah satu tayangan media sosial, dipengaruhi berbagai faktor yang perlu diselesaikan bersama berbagai Lembaga yang kompeten," ucapnya.
Untuk itu, kata Dan Satriana, Gubernur Jawa Barat KDM perlu mereview dan memperkuat fungsi maupun kinerja lembaga terkait, apabila lembaga dan kinerjanya pada saat ini dianggap belum optimal menyelesaikan permasalahan anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
"Penguatan peran lembaga terkait melalui rangkaian bentuk perlindungan diharapkan akan membantu menyelesaikan akar masalah dari perilaku sosial menyimpang serta memberikan dukungan terhadap kesinambungan perubahan perilaku yang dihasilkan melalui pembinaan khusus," tuturnya.
