Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan dalam memilih direktur utama (dirut) baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pengganti Yuddy Renaldi, harus terbebas dari lobi dan intervensi politik.
Independensi ini, kata Dedi, untuk menjaga integritas BUMD milik Jabar tersebut, sehingga bisa terus tumbuh menjadi bank terpercaya di seluruh Indonesia, bukan hanya Jabar.
Baca juga: Kasus Korupsi BJB Diselidiki KPK, Gubernur Jabar Jamin Tak Ada Intervensi Politik
"Karena yang namanya bank itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik Intervensi-intervensi politik, lobby-lobby politik untuk kepentingan pemilihan dirut Bank BJB," kata Dedi, di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.
Karenanya, Dedi mengatakan bahwa pihaknya memberikan kewenangan penuh pada lembaga yang memiliki otoritas, untuk melakukan seleksi terhadap calon dirut Bank BJB dengan harus ada sedikitnya empat sampai lima kualifikasi yang menurutnya harus dimiliki.
"Latar belakangnya bisa dari mana saja," ujar dia.
Yang pertama, kata Dedi, calon dirut Bank BJB harus bisa melakukan restrukturisasi jabatan di BUMD yang diarahkannya untuk menjadi lembaga yang ramping mulai dari komisaris, direksi sampai manajerial tanpa ada wakil-wakil atau istilah lainnya.
"BJB ke depan itu harus jadi lembaga yang ramping, tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup tiga orang. Komisarisnya cukup tiga orang. Strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil. Saya tidak tahu istilah perbankannya apa, kalau dalam bahasa saya tidak boleh lagi ada wakil direktur, wakil manajer tidak boleh. Cukup satu saja direktur, manajer itu yang pertama," kata Dedi lagi.
Yang kedua, Dedi mengatakan calon dirut baru BJB harus mampu melakukan strukturisasi sumber daya manusia (SDM), dengan SDM yang dianggap tidak mumpuni di BJB harus berani diputus sebagai bagian membangun kredibilitas lembaga perbankan.
Hal ini juga diungkapkan Dedi, sebagai antisipasi adanya SDM pegawai di BJB sebagai "titipan" para pejabat.
"Karena BJB itu bukan sekretariat daerah, tapi lembaga perbankan independen yang harus dijaga kredibilitasnya karena ini adalah lembaga yang sudah menjadi lembaga go public. Jadi jumlah orangnya harus dirampingkan jangan terlalu banyak pilihlah orang-orang yang memiliki standardisasi layanan yang kuat," katanya.
Ketiga, ujar Dedi pula, Dirut BJB baru harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi, karena hal tersebut menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
"Dia harus efisien sehingga dalam bahasa saya, biaya operasionalnya minimal 45-50 persen dari total regulasi yang ada di BJB," ujarnya.
Keempat, Dedi juga meminta dirut BJB baru harus bisa merampingkan jumlah kantor cabang yang menurutnya terlalu banyak.
"Orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini, malah tambah lima kalau berani menurunkan bunga yang ada di BJB ya bisa jadi dirut. Kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan," ujarnya lagi.
Karena, dia menegaskan, memimpin BJB adalah membawa BUMD tersebut untuk menuju lembaga perbankan yang kuat, memiliki otorisasi kuat dalam menjadikan pengelolaan keuangan terbaik di Jabar.
"BJB, harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat dengan memberikan pelayanan prima pada aparatur birokratik di Jawa Barat dan memberikan layanan terbaik bagi pertumbuhan pembangunan di Jabar," ujar dia.
Mekanisme pemilihan dirut baru BJB, kata Dedi, akan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada bulan April 2025.
Dedi menegaskan, dia tidak akan mengintervensi gelaran itu dan mengedepankan spirit profesionalisme yang mengacu pada empat sampai lima kriteria yang disampaikannya.
"Kita tak boleh intervensi. Kenapa saya sampaikan ini sebagai suara pelanggan BJB juga termasuk soal bunga itu. Karena ini akan berkaitan erat dengan regulasi pembangunan yang ada di Jawa Barat. Kalau para penyelenggara ekonomi yang hari ini memiliki konsistensi jujur di Jawa Barat apalagi dengan bunga yang rendah, ini akan melahirkan kualitas pembangunan yang mumpuni di Jawa Barat, sesuai dengan harapan," ujarnya pula.
Baca juga: Di Tengah Sorotan KPK, Dirut BJB Mundur, Gubernur Jabar: Pelayanan Tetap Jalan!
