Tak boleh ada lobi dan intervensi politik dalam pemilihan dirut baru BJB

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan dalam memilih direktur utama (dirut) baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pengganti Yuddy Renaldi, harus terbebas dari lobi dan intervensi politik.

Independensi ini, kata Dedi, untuk menjaga integritas BUMD milik Jabar tersebut, sehingga bisa terus tumbuh menjadi bank terpercaya di seluruh Indonesia, bukan hanya Jabar.

Baca juga: Kasus Korupsi BJB Diselidiki KPK, Gubernur Jabar Jamin Tak Ada Intervensi Politik

"Karena yang namanya bank itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik Intervensi-intervensi politik, lobby-lobby politik untuk kepentingan pemilihan dirut Bank BJB," kata Dedi, di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Karenanya, Dedi mengatakan bahwa pihaknya memberikan kewenangan penuh pada lembaga yang memiliki otoritas, untuk melakukan seleksi terhadap calon dirut Bank BJB dengan harus ada sedikitnya empat sampai lima kualifikasi yang menurutnya harus dimiliki.

"Latar belakangnya bisa dari mana saja," ujar dia.

Yang pertama, kata Dedi, calon dirut Bank BJB harus bisa melakukan restrukturisasi jabatan di BUMD yang diarahkannya untuk menjadi lembaga yang ramping mulai dari komisaris, direksi sampai manajerial tanpa ada wakil-wakil atau istilah lainnya.

"BJB ke depan itu harus jadi lembaga yang ramping, tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup tiga orang. Komisarisnya cukup tiga orang. Strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil. Saya tidak tahu istilah perbankannya apa, kalau dalam bahasa saya tidak boleh lagi ada wakil direktur, wakil manajer tidak boleh. Cukup satu saja direktur, manajer itu yang pertama," kata Dedi lagi.

Yang kedua, Dedi mengatakan calon dirut baru BJB harus mampu melakukan strukturisasi sumber daya manusia (SDM), dengan SDM yang dianggap tidak mumpuni di BJB harus berani diputus sebagai bagian membangun kredibilitas lembaga perbankan.

Hal ini juga diungkapkan Dedi, sebagai antisipasi adanya SDM pegawai di BJB sebagai "titipan" para pejabat.

"Karena BJB itu bukan sekretariat daerah, tapi lembaga perbankan independen yang harus dijaga kredibilitasnya karena ini adalah lembaga yang sudah menjadi lembaga go public. Jadi jumlah orangnya harus dirampingkan jangan terlalu banyak pilihlah orang-orang yang memiliki standardisasi layanan yang kuat," katanya.

Ketiga, ujar Dedi pula, Dirut BJB baru harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi, karena hal tersebut menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.