Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan hunian vertikal perlu dikembangkan dalam pembangunan perumahan di beberapa daerah Jabar, ketimbang rumah tapak, sebagai solusi masalah keterbatasan lahan, sekaligus menjaga lahan terbuka.
"Bukan hanya di Bandung, pembangunan rumah vertikal juga perlu dilakukan di Bogor, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, semua daerah yang tanahnya habis," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Dedi mengungkapkan apabila pengembang terus membangun rumah tapak maka lahan akan habis. Termasuk lahan berupa sawah, rawa, bukit dan daerah aliran sungai yang akhirnya bisa memicu bencana lebih besar.
Untuk mencegah bencana, Dedi yang akrab disapa KDM pun telah mengeluarkan surat edaran terkait penghentian sementara atau moratorium penerbitan izin perumahan di Jabar.
Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diambil sebagai langkah cepat antisipasi bencana sambil menata dan mengevaluasi tata ruang di Jawa Barat.
"Untuk melakukan perubahan tata ruang perlu Perda di mana pembuatannya tentu memerlukan waktu lama, minimal setahun. Tetapi banjir kan tidak melihat waktunya kapan. Maka saya ambil langkah setop dulu (pembangunan rumah), jeda sebentar," ujarnya.
Terkait dengan moratorium tersebut, Dedi mengatakan akan berdiskusi dengan Menteri PKP karena juga terkait dengan target pengadaan rumah bersubsidi.
Sementara terkait dengan tata ruang di Jabar, Dedi telah berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
Berbagai diskusi tersebut dilakukan, kata Dedi, karena dalam pembangunan perumahan di Jawa Barat harus tetap memperhatikan harmoni dengan alam, dan tidak semua lahan dihabiskan.
