Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan audit ketat terhadap seluruh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 dan mengancam tidak akan melunasi pembayaran secara penuh bagi kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah.
Dedi memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki ketersediaan kas sebesar Rp621 miliar untuk melunasi sisa pekerjaan pembangunan, namun pembayaran tersebut bergantung pada hasil evaluasi di lapangan.
"Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik atau kurang baik," ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Minggu.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan uang negara. Mantan Bupati Purwakarta itu menyatakan tidak akan menoleransi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
"Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya," ujar Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa sumber dana untuk pelunasan tersebut, akan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta setoran pajak kendaraan bermotor yang masuk secara harian ke kas daerah.
Ia mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam menunaikan kewajiban pajak, yang secara langsung memperkuat kapasitas fiskal provinsi untuk membiayai infrastruktur.
"Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak," katanya.
Pewarta: Ricky PrayogaEditor : Zaenal Abidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
