Dedi Mulyadi ancam tak bayar penuh proyek pembangunan kualitas buruk

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga membuka ruang bagi pengawasan partisipatif dengan mengajak warga Jawa Barat melaporkan secara langsung kualitas proyek pembangunan di wilayah masing-masing melalui media sosial.

Langkah ini diambil guna menjamin kontrol kualitas yang objektif dan transparan agar setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk fasilitas publik yang prima.

"Masyarakat Jawa Barat silakan untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan. Dengan begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat dapat melakukan kontrol untuk menjamin hasil pembangunan berkualitas baik," ucap Dedi.

Sebelumnya, Pemprov Jabar mencatatkan sejarah dalam 80 tahun perjalanannya, dengan menyisakan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp500.000 saat akhir tahun, namun ada gagal bayar kontraktor senilai Rp621 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengakui kondisi tunda bayar tersebut. Dia menyebutkan hal tersebut terjadi akibat target pendapatan progresif yang tidak tercapai, sementara belanja publik digenjot secara maksimal.

"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata," ujar Herman di Bandung, Selasa (6/1).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dedi ancam tak bayar penuh proyek pembangunan berkualitas buruk