Bandung (ANTARA) - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membidik perputaran anggaran MBG sebesar Rp54 triliun di wilayahnya dapat memangkas rantai distribusi pangan, dengan mewajibkan pelibatan bank daerah dan akses penjualan langsung dari petani ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah strategis tersebut ditekankan Dedi demi memastikan program strategis nasional ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menciptakan keadilan ekonomi dengan mencegah akumulasi keuntungan hanya pada segelintir perantara.
"Dana Rp54 triliun yang beredar di Jawa Barat, satu di antaranya memakai bank daerah. Petani bisa langsung jual ke jasa layanan MBG (SPPG), jadi tidak hanya di beberapa tangan saja," ujar Dedi Mulyadi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Jabar, Gedung Sate, Bandung, Rabu.
Menurut Dedi, skema pemangkasan jalur distribusi ini dirancang agar harga bahan pokok tetap kompetitif sekaligus memberikan margin keuntungan atau insentif yang lebih tinggi bagi para produsen pangan lokal, mulai dari petani beras, sayur, hingga peternak telur dan ikan.
Ia menegaskan, program yang melibatkan kolaborasi dari pemerintah pusat hingga tingkat desa ini harus melahirkan efek berganda (multiplier effect) yang nyata bagi laju pertumbuhan ekonomi provinsi.
"Itu bisa membuat harga yang kompetitif dan petani dapat insentif tinggi," tutur Dedi yang menegaskan pentingnya keadilan bagi pelaku usaha tani.
Selain aspek ekonomi, Dedi juga menyoroti potensi integrasi program MBG dengan kurikulum pendidikan.
Ia mendorong ekosistem kemandirian pangan dibangun sejak dini dengan memanfaatkan lahan sekolah sebagai area produktif.
Melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Dedi mengusulkan agar para siswa dilibatkan langsung dalam menanam sayuran, buah-buahan, hingga beternak ayam untuk kebutuhan program tersebut.
