Bandung (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan berdasarkan tinjauannya ke berbagai daerah dan laporan yang masuk, kondisi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Jawa Barat, berada pada level yang sangat layak dan higienis.
Bahkan, kata Zulkifli selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, kondisi dapur MBG lebih baik dibanding dapur pribadi pejabat negara termasuk dirinya, dari segi kebersihan, kelayakan peralatan, hingga sistem pengolahan makanan.
Pernyataan ini diungkapkan Zulkifli dalam rapat itu, setelah pada pagi ini juga dirinya meninjau dapur MBG milik Polda Jabar (SPPG Polda Jabar) di Arcamanik Bandung.
"Tadi yang kami lihat bagus sekali, lebih bagus daripada dapur di rumah Kepala BGN dan dapur saya, jauh lebih bagus. Jadi, anak-anak kita akan makan dengan gizi yang bagus, dites juga. Anak kita insyaallah akan mendapat layanan makan yang lebih bagus," kata Zulkifli di Gedung Sate Bandung.
Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan bahwa MBG merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama lintas lembaga dan pemerintah daerah. Meski BGN menjadi pelaku utama, keberhasilan program ini ditentukan oleh keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa.
"Kami menegaskan bahwa MBG itu program pemerintah. Tentu pelaku utama BGN, tapi kita semua terlibat untuk mendukung agar lebih sukses, yakni Bupati, Camat, kepala desa, kepala dinas, dan Gubernur. Ini pekerjaan kita semua. Sudah ada Perpres 115 yang menyatakan bahwa ini pekerjaan kita bersama, namun tanggung jawab utamanya ada di BGN," ujar Zulkifli.
Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan hanya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan aman, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat di daerah. Kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat disuplai langsung oleh masyarakat lokal.
"Kalau ini pekerjaan kita bersama, maka ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat. Rakyat bisa menanam sayuran, menanam buah, memelihara ikan, dan ayam. Bagaimana caranya? Ini perlu dibimbing langsung karena yang memiliki perangkat aparat di desa, yakni Bupati, Gubernur, Camat, dan Kepala Desa, perlu membina langsung sehingga ekonomi rakyat itu bisa tumbuh," katanya.
