Bandung (ANTARA) - Aliansi Literasi dan Transformasi Rakyat Semesta (Altras) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dan terukur terkait peningkatan kasus HIV dan AIDS di provinsi itu.
"Atas kenyataan yang ada, kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur dalam menanggulangi epidemi ini," kata Koordinator Altras Jawa Barat Iwan S Amintrapadja dalam keterangan di Bandung, Minggu.
Iwan mengungkapkan, berdasarkan data kumulatif Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2024, di daerah itu tercatat 80.060 kasus HIV dan 17.668 kasus AIDS.
Peningkatan signifikan pada periode tersebut, kata Iwan, terlihat pada kasus HIV yang melonjak 100 persen dari 5.666 kasus pada tahun 2020 menjadi 10.405 kasus pada tahun 2024.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan ditemukannya 379 kasus HIV pada ibu hamil pada tahun 2024 yang berakibat terdapat 855 kasus HIV pada anak usia 0-19 tahun di tahun 2024.
"Data ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah penularan dari ibu ke anak," kata Iwan dalam keterangannya.
Selain itu diperlukan juga intervensi program pencegahan HIV/AIDS pada kelompok laki-laki berisiko tinggi. Hal ini disebabkan karena kelompok laki-laki ini mencapai 3 juta orang pada tahun 2021 (estimasi Populasi Kunci Lelaki Berisiko Tinggi, Kemenkes, 2021).
"Ini akan mengakibatkan penularan kepada pasangan (ibu rumah tangga) dan anak dari ibu yang terinfeksi HIV," ujar Iwan.
Altras sendiri, katanya, menyadari dan mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk program "Nyaah Ka Indung" yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang memiliki potensi besar dalam menjangkau populasi rentan.
Namun, lanjut dia, data kasus HIV/AIDS yang terus meningkat menunjukkan bahwa diperlukan penguatan dan perluasan program yang secara spesifik menyasar pencegahan dan penanggulangannya.