Antarajabar.com - Konvensi Humas Nasional (KNH) 2016 pada 29-30 September 2016 akan akan tampil beda dengan mengundang narasumber perwakilan internasional dan ASEAN.
"Berbeda dari pelaksanaan KHN tahun sebelumnya, kali ini akan menghadirkan praktisi dan perwakilan humas internasional dan ASEAN. Hal itu karena Perhumas tercatat sebagai anggota Global Alliance," kata Ketua Panitia KHN 2016 Nurlaela Arif di Bandung, Jumat.
Secara khusus Perhumas Indonesia melakukan kick off Konvensi Humas Nasional (KHN) 2016 yang digelar di salah satu hotel di Kota Bandung.
Kick off KHN 2016 dilakukan oleh Ketua Umum Perhumas Agung Laksamana. BPC Perhumas Kota Bandung sebagain tuan rumah telah melakukan persiapan antara lain menyiapkan kegiatan di sejumlah heritage di Kota Bandung, salah satunya pembukaan di Gedung Merdeka Kota Bandung.
Rencananya, kegiatan KHN 2016 yang akan digelar seusai perhelatan PON XIX/2016 Jawa Barat itu akan dihadiri partisipan anggota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari akademisi, praktisi kehumasan dan komunikasi, baik swasta, pemerintahan dan BUMN.
"Konvensi mendatang diharapkan menghasilkan pemikiran-pemikiran dalam mentransformasikan peran public relation dalam tataran strategis dan operasional," kata Ketua Umum Perhumas Agung Laksamana.
Selain itu akan menetapkan kembali Kode Etik Kehumasan Indonesia, meluncurkan Hari Humas Indonesia serta melahirkan gagasan-gagasan dalam menciptakan Country Branding Indonesia yang selanjutnya menjadi acuan semua pihak dalam membangun reputasi Indonesia dengan kekuatan PR.
Tema KHN 2016 mendatang adalah "The Power of PR, membangun Reputasi Indonesia 2030". Beberapa subtema yang akan dikupas adalah tranformnasi PR landasan kominikasi dalam perspektif budaya, paparan pengalaman kehumasan, membangun kompetensi PR dalam persaingan global, kiat menghadapi dunia digital, peningkatan SDM public relation Indonesia serta beberapa terobosan dan peluang PR ke depan.
KHN 2016 juga akan mendiskusikan tentang pentingnya reformasi kelembagaan seperti efesiensi birokrasi, peningkatan mutu layanan publik, efektifitas regulasi, akuntabilitas dan transparansi serta penegakan hukum.
"Diperlukan usaha komunikasi terintegrasi dalam mengelola reputasi Indonesia," kata Agung.
Sebagai praktisi humas, konvensi juga menjadi medium pemikiran dalam membangun kompetensi dan perspektif global. Mengelola nama baik dan reputasi Indonesia menjadi bahasan utama konvensi Perhumas mendatang.
