Bandung (ANTARA) - DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa kasus dugaan pemerasan terhadap wisatawan asing penonton acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berefek negatif pada Indonesia, termasuk Jabar, memperingatkan bahwa pemberantasan pungutan liar (pungli) harus diperkuat, termasuk di Jabar.
"Kejadian-kejadian itu, ditambah kasus dugaan pemerasan pada wisatawan asing penonton acara DWP, terbukti sangat berefek negatif pada pandangan calon wisatawan pada Indonesia, termasuk Jabar dan Bandung," kata anggota Komisi III DPRD Jabar (Bidang Keuangan) Mohammad Romli, selepas pembukaan Harlah PPP di Bandung, Minggu.
Terkait pungli, pemerasan atau sejenisnya, Romli menekankan bahwa harus ada semacam pembinaan dari semua lini, baik pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, mengingat kedatangan turis tersebut menguntungkan bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga bagi pengembangan ekonomi di sekitar wilayah wisata.
"Ya karena ini sudah meresahkan ya karena di mana-mana, berapapun nilainya, tapi kemudian bisa menimbulkan efek yang besar bagi keengganan bagi turis maupun lokal maupun manca negara untuk datang ke wilayah kita. Karena ini juga kembali lagi kepada mereka. Kepada masyarakat lokal sekitar situ. Ini harus penyadaran. Tanpa penyadaran akan sulit," ucapnya.
Komitmen juga, kata Romli, harus ada pada aparat penegak hukum sampai tingkat terbawah untuk memastikan penegakan hukum dijalankan dengan baik dan benar, salah satunya adalah kasus di Jakarta, sehingga kepercayaan pada Indonesia termasuk daerah akan tercipta.
"Jangan sampai kasus-kasus itu mengganggu kedatangan wisatawan ke Indonesia. Nah itu yang kita harapkan dengan tegasnya pemerintah maka akan membuat efek jerak yang berdampak juga bagi ketegasan, baik itu di provinsi maupun kabupaten Kota," ucapnya.
Kepastian hukum, tambah Romli, harus ada di semua tingkatan dengan bersama-sama melakukan tindakan atas perilaku yang merugikan terhadap sektor yang sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan masyarakat itu sendiri.
"Kita mendorong di semua tingkatan, kalau menemukan seperti itu ditindak saja. Tujuannya bukan berarti kita menjerat orang kita, tapi upaya yang lain tidak ikut-ikutan. Kan kalau ada pungli obyek wisatanya sepi, keuntungan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di sekitar obyek wisata tidak bisa, karena wisatawan berkurang," tuturnya.
Komitmen untuk pemberantasan pungli juga kata Romli, menjadi salah satu tujuan penting dalam momentum peringatan hari lahir (harlah) PPP di Jawa Barat kali ini.
Menurut Plt Ketua DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat, target peringatan harlah yang selain untuk introspeksi dan peningkatan kinerja di internal, juga bertujuan agar kehadiran mereka bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jabar.
"Karenanya tentu kita terus mentransformasi kepada seluruh jaringan agar peka terhadap situasi yang terjadi di lingkungan masing-masing. Lewat saluran politik di DPRD kota/kabupaten hingga provinsi, kita harus maksimalkan akses-akses ini agar kehadiran kita bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Jawa Barat," kata Pepep.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Jabar: Kasus DWP ingatkan pemberantasan pungli harus diperkuat
