Bandung (ANTARA) - DPRD Jawa Barat mengungkapkan bahwa opsi merger Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi yang kurang produktif, bisa menjadi pilihan dari pemerintah daerah untuk optimalisasi kinerja BUMD.
Anggota Komisi III DPRD Jabar (Bidang Keuangan) Mohammad Romli menyebutkan bahwa optimalisasi peran BUMD, khususnya dalam aspek dividen, masih menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar Pemprov Jabar.
"Sejauh ini BUMD masih jalan di tempat," kata Romli dalam diskusi refleksi akhir tahun dan proyeksi tahun 2025 di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat.
Menurut Romli, sampai saat ini belum semua BUMD milik Pemprov Jabar berhasil memberikan kontribusi ke pendapatan daerah melalui dividen, bahkan dari seluruh BUMD, hanya sekitar tiga yang mampu setor dividen, sementara penyertaan modal terbilang terus masuk dengan jumlah tak sedikit.
Romli mengungkapkan pada 2024 ini saja, Pemprov Jabar sudah mengkucurkan anggaran sekitar Rp7,95 triliun untuk penyertaan modal yang diinvestasikan pada sekitar 13 BUMD.
Namun mirisnya, belum semua BUMD bisa memberikan kontribusi melalui dividen. Yang memberikan setoran dividen sugnifikan baru Bank BJB.
Menurut Romli, evaluasi besar perlu dilakukan untuk optimalisasi BUMD itu sendiri dengan tujuan agar pendapatan daerah dari BUMD bisa maksimal. Jika perlu, BUMD yang tidak sehat atau kinerjanya buruk lebih baik digabungkan atau dimerger untuk efisiensi anggaran.
"Kalau perlu dimerger saja. Dari pada keluar dana operasional yang tidak sedikit. Karena itu ini nantikan ada Gubernur Baru. Kalau yang tidak mampu baiknya dimerger saja," ujarnya.
