Romli melanjutkan, keberadaan BUMD di Provinsi Jawa Barat, seharusnya membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, bukannya menjadi beban pembiayaan pemerintah daerah provinsi.
Karenanya, pemerintah provinsi harus melalakukan kajian terhadap BUMD yang kurang sehat dan tidak produktif untuk digabungkan sesuai bidangnya seperti pertanian (agro), wisata, atau lainnya, serta dibentuk holding dengan tujuan meningkatkan pendapat dan mengurangi beban pembiayaan secara terus menerus.
"Atau kerja sama dengan pihak lain, contohnya keberadaan BIJB Kertajati saharusnya dikerjasamakan saja dengan Angkasapura supaya tidak menjadi beban pembiayaan secara terus menerus. Serta pemerintah daerah provinsi harus ada klasterisasi BUMD agar perannya tidak bertabrakan," tutur dia menambahkan.
