Alumni Unpad Pro Demokrasi: Kapasitas masyarakat sipil perlu dikembangkan untuk "check and balance"

Bandung (ANTARA) - Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) Pro Demokrasi yang berkumpul dan berdiskusi dalam tema "Fenomena Negara Swasta", mengungkapkan bahwa kapasitas masyarakat sipil perlu dikembangkan untuk menciptakan mekanisme check and balance dalam kehidupan berdemokrasi yang saat ini dirasakan kurang.

Mantan anggota DPR RI yang juga salah satu narasumber diskusi, Syarif Bastaman, mengatakan bahwa pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sipil, karena saat ini menurutnya masyarakat Indonesia tidak bisa terlalu berharap pada kekuatan oposisi di parlemen.

"Saya kira niat kita adalah ingin mengembangkan kapasitas civil society terlebih saat ini. Mengapa civil society itu penting, karena saya kira dulu ada check and balances secara power dan juga secara scientific kan memang segala sesuatu harus ada kritik, satu dan lain itu semua kan untuk kepentingan rakyat," kata Syarif selepas diskusi di Bandung, Selasa.

Syarif mengatakan jika tidak ada yang melakukan koreksi, kajian, ataupun kritik terhadap kebijakan pemerintah, maka kita akan berasumsi bahwa pemerintah merupakan kebenaran mutlak.

"Itu bahaya menurut saya secara demokrasi," ujarnya.

Perlunya kapasitas masyarakat sipil untuk ditingkatkan, lanjut dia, karena saat ini juga kondisi perpolitikan di Indonesia yang tak jarang masuk ke dalam praktik politik uang, seperti untuk suara pemilih dalam pemilihan umum.

"Ini suatu potret yang sudah sangat menyedihkan, saya kira semua orang juga sudah tahu bahwa untuk mendapatkan jabatan, faktor dominan sekarang malah uang, bukan lagi gagasan, pikiran, idealisme. We have to stand up, ini salah, ada pepatah garbage in, garbage out, jadi kalau yang masuk sampah, keluar yang juga sampah, kan begitu. Sehingga pemilu itu harus proper, rekrutmen politik harus akuntabel karena yang jamin hasil adalah meritokrasi," ujarnya.