Menurut dia, pemeriksaan ini difokuskan pada empat aspek utama yaitu SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, pemenuhan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan kapitasi dan non-kapitasi.
“Tujuan kami adalah memberikan rekomendasi yang dapat membantu mengatasi kendala seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan dan distribusi yang belum merata,” tuturnya.
Widhi menambahkan bahwa objek pemeriksaan ini mencakup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, dan BPJS Kesehatan.
“Meskipun program JKN telah berjalan selama satu dekade, permasalahan pelaksanaannya masih sering menjadi keluhan masyarakat,” ucap dia.
