Cirebon (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memanfaatkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di daerahnya.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, di Cirebon, Selasa, mengatakan evaluasi tersebut menjadi acuan penting dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan JKN bagi masyarakat.
“Langkah ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan merata,” katanya.
Wahyu menjelaskan bahwa Pemkab Cirebon akan menindaklanjuti evaluasi ini dengan sejumlah langkah konkret seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembenahan infrastruktur, dan optimalisasi pengelolaan anggaran di bidang kesehatan.
“Kami berkomitmen memperkuat program JKN agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata dia.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Cirebon yakin dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di wilayahnya, sehingga mendukung tercapainya akses kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jabar Widhi Widayat menyampaikan bahwa evaluasi kinerja program JKN di Kabupaten Cirebon dilakukan untuk periode 2022 hingga triwulan ketiga 2024.
