Bandung (ANTARA) -
Diaz saat ditemui di Gedung Sate Bandung Jawa Barat Selasa, mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan karena Kementerian LH saat ini juga memiliki fokus dalam pengurangan sampah di seluruh Indonesia, sehingga TPA-TPA "mangkrak" yang ada di seluruh Indonesia menjadi salah satu perhatiannya.
Baca juga: Pj Gubernur Jabar: TPPAS Legok Nangka ditargetkan operasi 2028
"Tadi kami sudah mendapatkan penjelasan dari timnya Pak Pj Gubernur Jabar mengenai Legok Nangka. Dan ternyata memang ada permasalahan sedikit lah di Legok Nangka yang saya rasa perlu juga kita koordinasikan nantinya dengan Kemenko Perekonomian," kata Diaz selepas Rapat Percepatan Pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka di Gedung Sate.
Diaz menjelaskan, saat ini pihaknya juga tengah menunggu terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada proyek TPA Legok Nangka agar lebih jelas dalam melakukan koordinasi, dengan harapan permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan untuk penanganan sampah Bandung Raya yang lebih baik.
"Dan selain itu juga bisa memberikan listrik kepada penduduk Jawa Barat, dan juga yang ketiga tentunya benefit mengenai karbon kredit. Jadi itu kenapa kita berada di sini dan berkoordinasi," ujarnya.
Terkait permasalahan TPA Legok Nangka, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan serapan listrik yang dihasilkan oleh TPA Legok Nangka.
Menurut Bey, saat produksi listrik itu terjadi pada 2028 atau 2029, harus ada penyesuaian dengan kapasitas suplai yang dimiliki PLN apakah oversupply atau tidak.
"Dengan kehadiran pak wamen hari ini mungkin pembangunan TPA Legok Nangka bisa lebih cepat," ucapnya.
Mantan Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menginginkan bahwa awal pembangunan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka pada Agustus 2024, namun sampai saat ini belum dimulai untuk proses pembangunan.
