Pemkab Majalengka mempercepat reformasi birokrasi gunakan "Srikandi"

Majalengka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di daerahnya untuk mempercepat reformasi birokrasi berbasis digital.

“Langkah ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan integrasi layanan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Majalengka,” kata Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Kamis.

Baca juga: Produksi padi Majalengka 134 ribu ton hingga Oktober

Dedi mengatakan penerapan aplikasi ini sangat penting untuk mempercepat layanan pemerintah agar lebih efisien yang nantinya berdampak pada kemudahan akses pelayanan publik di Majalengka.

Pihaknya sedang merampungkan implementasi Srikandi di semua OPD, karena aplikasi ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian pengawasan kearsipan yang setiap tahun diikuti oleh Kabupaten Majalengka.

“Kami ingin pola tata kelola pemerintahan berbasis digital dikembangkan secara optimal. Semua OPD dan kecamatan sudah siap, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana penunjang,” katanya.

Ia menyampaikan Srikandi merupakan aplikasi kearsipan tingkat nasional yang diluncurkan untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di seluruh instansi pusat dan daerah.

Dengan penggunaan Srikandi, Pemkab Majalengka berupaya meningkatkan kualitas kearsipan dan layanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem pengelolaan informasi yang lebih akuntabel serta efisien.

“Kami sedang mendorong agar implementasinya (penggunaan Srikandi) dapat segera direalisasikan di semua OPD di Pemkab Majalengka,” katanya. Sementara itu Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Andi Kasman menuturkan bahwa aplikasi Srikandi, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien.

Selain itu, penggunaan aplikasi itu menjadi implementasi dari adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kabupaten Majalengka menjadi salah satu daerah pelopor dalam penggunaan aplikasi Srikandi di Jawa Barat dengan hasil penilaian pengawasan kearsipan yang sangat baik pada 2023,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Majalengka mengintensifkan GPM guna kendalikan inflasi di Oktober