Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah Jawa Barat harus sejalan dengan RPJP Nasional dari pemerintah pusat tentang Indonesia Emas 2045 dengan Jabar sebagai yang termaju.
Ketua Pansus IV DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat mengatakan substansi yang sangat penting, berkaitan dengan RPJP Provinsi Jawa Barat, karena itu penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya ke depan.
"Kami tangkap yaitu pertama kendala yang menjadi handicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini sejalan dengan RPJM Daerah yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih yang berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye," ujar Ahmad Hidayat dalam keterangan di Bandung, Minggu.
Ahmad melanjutkan, setelah RPJP berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas, yang secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi dan misinya.
"Sehingga ketika siapapun nanti Gubernur terpilih, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis," katanya.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, ada target untuk mewujudkan Indonesia Emas 20245.
Ia sendiri optimistis Jabar akan mencapainya lebih dulu sebagai provinsi termaju di Indonesia.
Herman memaparkan sejumlah strategi dan skenario Jabar untuk merealisasikan target tersebut.
"Salah satunya menjalin kerja sama dengan 350 Perguruan Tinggi di bawah naungan LLDIKTI dan Asosiasi Perguruan Tinggi (APTISI)," ucapnya, beberapa waktu lalu.
Pemprov Jabar juga mengagendakan pembuatan MoU dengan Perguruan Tinggi di 27 kabupaten/kota untuk melaksanakan KKN tematik selama empat bulan.
"Program tematik tersebut lebih fokus pada permasalahan masyarakat," tutur Herman.
Ketua Pansus IV DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat mengatakan substansi yang sangat penting, berkaitan dengan RPJP Provinsi Jawa Barat, karena itu penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya ke depan.
"Kami tangkap yaitu pertama kendala yang menjadi handicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini sejalan dengan RPJM Daerah yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih yang berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye," ujar Ahmad Hidayat dalam keterangan di Bandung, Minggu.
Ahmad melanjutkan, setelah RPJP berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas, yang secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi dan misinya.
"Sehingga ketika siapapun nanti Gubernur terpilih, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis," katanya.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, ada target untuk mewujudkan Indonesia Emas 20245.
Ia sendiri optimistis Jabar akan mencapainya lebih dulu sebagai provinsi termaju di Indonesia.
Herman memaparkan sejumlah strategi dan skenario Jabar untuk merealisasikan target tersebut.
"Salah satunya menjalin kerja sama dengan 350 Perguruan Tinggi di bawah naungan LLDIKTI dan Asosiasi Perguruan Tinggi (APTISI)," ucapnya, beberapa waktu lalu.
Pemprov Jabar juga mengagendakan pembuatan MoU dengan Perguruan Tinggi di 27 kabupaten/kota untuk melaksanakan KKN tematik selama empat bulan.
"Program tematik tersebut lebih fokus pada permasalahan masyarakat," tutur Herman.
