Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengungkapkan bahwa implementasi anggaran daerah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp1 triliun perlu diawasi semua pihak agar tidak terjadi penyelewengan.
"Dalam program makan bergizi gratis, Pemprov Jawa Barat memproyeksikan anggaran sebesar Rp1 triliun. Pada implementasinya harus diawasi oleh semua kelompok masyarakat supaya tidak terjadi penyelewengan," kata anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Bidang Kesejahteraan Sosial) Zaini Shofari dalam diskusi refleksi akhir tahun di Gedung DPRD Jabar, Jumat.
Pengawasan ini, kata Zaini, bertujuan untuk menghindari terjadinya monopoli oleh satu korporasi seperti penyediaan bahan baku, serta memastikan pemerataan ekonomi terjadi di Jawa Barat.
"Dalam suplai bahan baku harus diatur dengan melibatkan hasil produksi masyarakat daerah sekitar, misalnya Karawang, Indramayu, dan Cianjur yang merupakan sentra produksi beras. Hal ini akan terjadi penyebaran pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jabar," ujar Zaini.
Di lokasi yang sama, anggota Komisi III DPRD Jabar (Bidang Keuangan) Mohammad Romli mengatakan anggaran sekitar Rp1 triliun dari Pemprov Jabar iniuntuk membantu pemerintah pusat yang secara nasional menyiapkan Rp71 triliun untuk program ini.
"Jadi, provinsi itu posisinya membackup program nasional. Nanti diformulasi bagaimana implementasinya," ucap Romli.
Sebab, ucap Romli, pihaknya belum mendapatkan secara detail bagaimana program ini akan dijalankan utamanya siapa pengelolanya, barangnya, hingga distribusinya, selain akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota akan ada sentral pembuatnya.
