Antarajawabarat.com,27/10 - Mahasiswa jangan alergi masuk partai politik karena hal itu justeru akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi dan pengkaderan parpol di tanah air, kata anggota DPR-RI dari Partai Golkar Popong Otje Djundjunan di Bandung, Senin.
"Keliru bila mahasiswa alergi masuk partai politik, mereka harus masuk partai politik untuk memasukan ide-ide dan masukan kepada pemerintah, ikut terlibat dalam pembuatan UU karena itu hanya dilakukan melalui jalur politik," kata Popong Djunjunan.
Menurut dia, pandangan yang menyebutkan politik itu kotor tidak mutlak benar. Karena itu tergantung individu politisi yang melakoninya. Ia menyebutkan Indonesia membutuhkan politisi-politisi brilian untuk masa depan Indonesia.
Ia menyebutkan, mahasiswa merupakan harapan dan masa depan politik di Indonesia sehingga harus memulai kiprahnya sejak bangku kuliah.
"Hanya melalui partai politik bisa mengarahkan kebijakan pemerintah, membuat undang-undang dan beberapa hak lainnya yang bisa dilakukan oleh anggota legislatif," katanya.
Ia menyebutkan partai politik merupakan pengawal pemerintahan dan juga mitra pemerintah dalam menggulirkan program pembangunan. Dengan kekuatan dan kapasitasnya politisi bisa memberikan dan memasukan ide-idenya untuk mengawal pemerintah ke arah kesejahteraan rakyat.
"Dengan masuk partai politik, ide dan kritik bagi pemerintah bisa masuk. Sangat disayangkan bila hanya lantang bersuara di luar, parpol terbuka bagi kader brilian," kata politisi senior asal Kota Bandung itu.
Ny Popong yang menjadi Pimpinan Sementara pada sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR-RI beberapa pekan lalu mengapresiasi partai politik yang melakukan pengkaderan dari kalangan mahasiswa.
"Salah satunya DPC Golkar Kota Bandung yang menggelar pelatihan kepemimpinan dengan target dua ratusan orang. Karena hanya dengan kaderisasi akan muncul politisi handal dan punya karakter," katanya.
Selain itu, Ny Popong juga mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan lagi dalam partai politik karena perempuan saat ini memiliki peran yang sama di legislatif.
"Jangan puas dengan sekian persen kaum perempuan di legislatif, suara kaum perempuan didengar dalam menentukan kebijakan. Kiprahnya tak kalah dan suaranya bisa lebih lantang," kata Popong.***1***
Syarif A