Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai komentar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap netral dalam pemilu, adalah pernyataan yang sangat subjektif.
“Ya itu kan (komentar) subjektif. Kalau belum-belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu ya bisa-bisa salah dalam menilai sesuatu,” ujar Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin.
Moeldoko memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu bersikap netral terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Ya. Beliau selalu berbicara ‘kita netral’, kata Moeldoko.
Netralitas Presiden juga tampak dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, dengan tanpa mengesampingkan pihak mana pun, dan tanpa mempedulikan masyarakat pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden mana pun.
“(Pemerintah) membatasi dalam memberikan pelayanan itu kan tidak (ada),” ujar Moeldoko.
Ketika memimpin sidang kabinet pun, tutur dia, Presiden Jokowi tetap menjaga netralitasnya.
“Nggak ada kita bicara dalam sidang kabinet ‘oh ini kelompoknya (paslon) ini, wong di dalam kabinet sendiri terdiri dari beberapa (pendukung) calon. Jadi kalau Pak Presiden (Jokowi) mengatakan sesuatu, pasti (pendukung) calon yang lain akan dengar,” kata dia.
Sebelumnya, JK mengingatkan kepada aparat negara jika tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), sama dengan tidak menjalankan perintah presidennya.
Pada saat yang sama, JK yang merupakan pedukung AMIN juga mengingatkan jika Presiden sendiri yang bersikap tidak netral dan melanggar sumpahnya, berarti akan melanggar dua hal, yakni melanggar UUD 1945 dan melanggar janjinya kepada Tuhan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko sebut komentar JK soal netralitas presiden subjektif
