Karenanya, Taufiq mengatakan pihaknya juga akan mencoba melobi pemerintah kabupaten/kota untuk saling bersinergi dalam membangun sekolah.
"Satu unit sekolah minimal kurang lebih butuh anggaran Rp3 miliar, tapi itu kebutuhan minimal. Tidak termasuk aset. Tanah tergantung lokasi. Kita sedang inventarisir dan coba kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk juga bagaimana memanfaatkan fasos, fasum yang ada di kabupaten/kota yang bisa diakses untuk menjadi sekolah SMA/SMK, dan juga bisa dengan CSR untuk dukungan pembangunan," tuturnya.
Baca juga: Presiden Jokowi ingin siswa SMK bisa pelajari komponen kendaraan listrik