Istanbul (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu kembali mengkritik Israel atas tindakannya di Gaza dengan mengatakan ada "banyak bukti" untuk menyeret pemerintah Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
"Ada banyak bukti untuk mengadili pemerintah Israel di Mahkamah Pidana Internasional. Kita akan melakukan segala daya upaya kita untuk memastikan kejahatan ini dihukum secara setimpal," kata Erdogan setelah kembali dari kunjungan sehari ke Jerman.
Berbicara tentang PM Benjamin Netanyahu, yang semakin disorot negaranya karena gagal mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober, pemimpin Turki itu mengatakan: "Netanyahu akan hancur, kita akan menyingkirkannya."
"Mudah-mudahan, Israel akan menyingkirkannya, dan semua Yahudi di dunia menyingkirkan dia Saat ini, 60-70 persen warga negaranya menentang Netanyahu," kata Erdogan lagi.
Dia mengatakan Turki mendukung rakyat tertindas di Gaza dan akan terus melakukan hal yang sama.
"Israel berusaha menghalangi bantuan dan membuat warga Gaza kelaparan dan kekurangan makanan dan air. Tapi, kami tidak menyerah," kata Erdogan.
"Apa pun hambatannya, kami akan terus menghidupkan Gaza. Seluruh dunia, terutama negara-negara Islam, harus bergerak memberikan bantuan."
Israel terus melancarkan serangan udara dan daratnya di Gaza sejak Hamas melancarkan serangan mengejutkan.
Serangan Israel tersebut telah menewaskan sedikitnya 12 ribu warga Palestina. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel mencapai 1.200 orang.
Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid dan gereja, juga rusak atau hancur.
Israel menentang seruan internasional untuk gencatan senjata kecuali semua sandera yang ditangkap Hamas dibebaskan.
Sumber: AnadoluSementara itu Presiden AS Joe Biden mengatakan Otoritas Palestina (PA) harus memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat setelah perang Israel-Hamas berakhir.
"Saat kita berupaya mencapai perdamaian, Gaza dan Tepi Barat seharusnya dipersatukan di bawah struktur pemerintahan tunggal di bawah Otoritas Palestina yang direvitalisasi, sementara kita semua berusaha menuju solusi dua-negara," tulis Biden dalam artikel opini di Washington Post pada Sabtu.
"Tidak boleh ada lagi pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza, tak ada pendudukan kembali, tidak ada pengepungan atau blokade, dan tidak ada penyusutan wilayah," kata Biden, menambahkan.
Dia menulis artikel opini itu untuk menjawab pertanyaan apa yang diinginkan Amerika Serikat di Gaza setelah perang berakhir.
PM Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan Israel harus tetap mempertahankan "tanggung jawab militer secara keseluruhan" di Gaza.
Baca juga: Serangan Israel di Gaza selatan tewaskan sedikitnya 47 warga Palestina
Biden juga mengatakan bahwa pemerintahnya siap memberlakukan larangan visa terhadap "ekstremis" yang menyerang warga sipil di Tepi Barat.
Kekerasan para pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel telah meningkat sejak serangan kelompok perlawanan Hamas pada 7 Oktober.
"Saya telah menegaskan kepada pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Biden.
Tepi Barat, yang dihuni 3 juta warga Palestina dan lebih dari setengah juta pemukim Yahudi, telah memanas selama lebih dari 18 bulan.
Baca juga: Terowongan Gaza jadi aspek vital dalam konflik Palestina-Israel
Sumber: Reuters
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Turki akan seret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional
