Sementara itu Presiden AS Joe Biden mengatakan Otoritas Palestina (PA) harus memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat setelah perang Israel-Hamas berakhir.
"Saat kita berupaya mencapai perdamaian, Gaza dan Tepi Barat seharusnya dipersatukan di bawah struktur pemerintahan tunggal di bawah Otoritas Palestina yang direvitalisasi, sementara kita semua berusaha menuju solusi dua-negara," tulis Biden dalam artikel opini di Washington Post pada Sabtu.
"Tidak boleh ada lagi pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza, tak ada pendudukan kembali, tidak ada pengepungan atau blokade, dan tidak ada penyusutan wilayah," kata Biden, menambahkan.
Dia menulis artikel opini itu untuk menjawab pertanyaan apa yang diinginkan Amerika Serikat di Gaza setelah perang berakhir.
PM Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan Israel harus tetap mempertahankan "tanggung jawab militer secara keseluruhan" di Gaza.
Baca juga: Serangan Israel di Gaza selatan tewaskan sedikitnya 47 warga Palestina
Biden juga mengatakan bahwa pemerintahnya siap memberlakukan larangan visa terhadap "ekstremis" yang menyerang warga sipil di Tepi Barat.
Kekerasan para pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel telah meningkat sejak serangan kelompok perlawanan Hamas pada 7 Oktober.
"Saya telah menegaskan kepada pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Biden.
Tepi Barat, yang dihuni 3 juta warga Palestina dan lebih dari setengah juta pemukim Yahudi, telah memanas selama lebih dari 18 bulan.
Baca juga: Terowongan Gaza jadi aspek vital dalam konflik Palestina-Israel
Sumber: Reuters
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Turki akan seret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional
Turki bakal seret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional
Minggu, 19 November 2023 9:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (11/11/2023). ANTARA/HO-Sekretariat Presiden RI/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Kepresidenan RI)
