Terlebih, lanjut dia, isu potensi pengembangan diaspora ini bersifat lintas sektoral, seperti Kemdagri, Kemenkumham, bahkan dengan kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian seperti Kemenkeu sampai BRIN.
"Jadi, kami melihat ini adalah isu yang sifatnya lintas sektoral dan termasuk juga menyambut momentum perumusan RPJMN oleh Bappenas," tuturnya.
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan seminar ini agar bisa menampung masukan seluas mungkin dari masyarakat, termasuk dari diaspora di luar negeri, untuk menjadi referensi yang bermanfaat bagi rumusan roadmap kebijakan pengembangan potensi diaspora dalam RPJMN.
