Jakarta (ANTARA) - Realisasi sementara belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun, di mana Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penyalurannya terdistribusi secara merata.
“Belanja negara di 2024 lebih merata dibandingkan pola belanja negara tahun 2023. Tidak menumpuk di kuartal IV saja, tetapi sudah kami lakukan percepatan sejak kuartal I, II, dan III,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin.
Bila dirinci, realisasi belanja negara sepanjang kuartal I hingga IV 2024 yaitu sebesar Rp611,9 triliun, Rp786,1 triliun, Rp853,5 triliun, dan Rp1.098,7 triliun. Proporsi itu lebih berimbang dibandingkan tahun anggaran 2023 yang mengalami lonjakan belanja dari Rp721,9 triliun pada kuartal III ke Rp1.153,1 triliun pada kuartal IV.
“Total belanja negara 2024 tetap tumbuh 7,3 persen di atas belanja negara 2023. Ini adalah salah satu kualitas dari pola belanja di 2024,” ujar Wamenkeu.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tumbuh 11 persen dengan realisasi sementara Rp2.486,7 triliun.
BPP pada kuartal I terakselerasi 23,2 persen (yoy) berkat kenaikan gaji dan pembayaran tunjangan hari raya (THR), penyelenggaraan pemilu, hingga bantuan pangan untuk meredam El Nino.
Belanja pada kuartal II dan III secara umum ditopang oleh lanjutan pembayaran gaji dan bantuan pangan, serta realisasi subsidi dan pembayaran kompensasi.
Adapun belanja pada kuartal IV difokuskan untuk bantuan pangan, bantuan beras tahap II 2023 dan pelunasan kurang bayar, penyelenggaraan pilkada, hingga pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bila ditinjau per bidang, BPP untuk bidang kesehatan tersalurkan sebesar Rp194,4 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kurus, hingga pendanaan operasional puskesmas.
Bidang pendidikan Rp550,4 triliun yang digunakan untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP), tunjangan guru, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, bantuan operasional sekolah (BOS), hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kemudian, bidang perlindungan sosial Rp455,9 triliun yang disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) hingga subsidi, baik subsidi energi maupun non energi.
Sementara realisasi sementara transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp863,5 triliun. Realisasi ini berkontribusi signifikan (62,5 persen) terhadap APBD tahun 2024. Sejumlah pemanfaatan TKD di antaranya untuk pembangunan kelas, dana BOS, dukungan puskesmas, pembangunan jalan hingga saluran air minum, serta bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Secara distribusi regional, wilayah Maluku-Papua menjadi regional dengan dukungan TKD terbesar terhadap APBD, yaitu sebesar 78,8 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tembus Rp3.350 triliun, Kemenkeu: Belanja negara terdistribusi merata
