"Di-launching IKP ini, pada saat yang bersamaan kami akan memakainya sebagai cara pandang, sebagai masukan mitigasi proses untuk melaksanakan tahapan pemilu kami di tahapan-tahapan selanjutnya," ujar dia.
Ia pun mengatakan bahwa IKP akan bermanfaat untuk semua pihak dalam mengantisipasi adanya kerawanan-kerawanan pemilu yang mungkin muncul.
"Apalagi, Bawaslu sudah menyampaikan tekadnya bahwa salah satu yang akan dimaksimalkan oleh Bawaslu adalah pencegahan," tambah dia.
Bawaslu Jabar
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengantisipasi pelanggaran kampanye yang berpotensi marak terjadi di media siber atau media sosial menjelang Pemilu 2024.Indeks Kerawanan Pemilu 2024 resmi diluncurkan Bawaslu RI
Jumat, 16 Desember 2022 13:26 WIB
Suasana Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (16-12-2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (P2M) Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan antisipasi itu dilakukan karena tren masyarakat memanfaatkan media siber atau media sosial semakin meningkat.
"Ini karena tren penggunaan media sosial semakin kuat maka kampanye bakal banyak dilakukan menggunakan media sosial sebagai ajang kampanye yang efektif," kata Zaki di Bandung, Selasa.
Meskipun peserta atau calon yang akan mengikuti pemilu belum ada, menurutnya, upaya-upaya hambatan terhadap peserta sudah mulai timbul melalui informasi-informasi di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
"Misalkan, peserta pemilu belum ada tapi sudah ada pandangan atau stigma negatif terhadap orang yang baru menjadi bakal calon," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu RI luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024
