Presiden Joko Widodo perintahkan jajarannya perbaiki temuan BPK soal Komcad

Menurut BPK, seharusnya barang-barang tersebut tercacat sebagai aset tetap minimal senilai Rp230,57 miliar. Masalahnya, pencatatan tidak bisa dilakukan karena sebagian barang didatangkan dan didistribusikan sebelum adanya anggaran.

Kegiatan dukungan Komcad tahun 2021 justru masih diajukan sebagai tambahan anggaran sebesar Rp123,07 miliar untuk Tahun Anggaran 2022.

BPK juga mengungkap adanya kebutuhan dana untuk kegiatan Komcad berupa pengadaan kendaraan senilai Rp68,69 miliar dan senapan serbu kaliber 5,56 mm senilai Rp582,99 miliar, yang dicatat sebagai kontrak pinjaman dalam negeri 2021 dan 2022. Padahal, kontrak pembiayaan anggarannya belum efektif berlaku.

Akibatnya, BPK menilai ada potensi permasalahan hukum terhadap aset senilai Rp527,27 miliar di Kemenhan. Kemenhan juga berpotensi menerima tagihan atas pengeluaran pihak ketiga senilai total Rp1,07 triliun yang sebagian besar untuk pembentukan Komcad 2021.

 Sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) TNI, di Lapangan Terbang Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Wapres menetapkan Komponen Cadangan TNI Tahun Anggaran (TA). 2022 yang diikuti sebanyak 2.974 orang dan dibagi menjadi lima batalyon yang dilatih di masing-masing matra.

Untuk Matra Darat sebanyak 450 orang dilatih di Rindam II/Sriwijaya, 500 orang di Rindam VI/Mulawarman, dan 500 orang di Rindam XIV/Hasanuddin, sedangkan Matra Laut 499 orang dilatih di Kodikmar Surabaya, dan Matra Udara 500 orang dilatih di Pusdiklat Kopasgat Bandung.