Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk membantu untuk warga yang sangat terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM), seperti nelayan, petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).
"Kami dari Pemprov Jabar sediakan Rp27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak paling terdampak kenaikan BBM khusus nelayan, petani dan UKM," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil seusai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Balubur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran tersebut untuk membantu sektor ekonomi yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Baca juga: Penyesuaian tarif BBM, Bapenda Jabar siapkan sistem integrasi data dengan Pertamina
Baca juga: Penyesuaian tarif BBM, Bapenda Jabar siapkan sistem integrasi data dengan Pertamina
Gubernur Ridwan Kamil menuturkan anggaran subsidi tersebut berasal dari dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dan izin melaporkan, kami terus memantau situasi ekonomi pasca kenaikan harga BBM subsidi. Pertama selain kawal BLT pemerintah pusat ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota kabupaten," kata dia.
Ia mengatakan berdasarkan hasil pemantauannya, dampak kenaikan BBM belum berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pokok, hanya harga komoditas cabai yang belum turun ke harga normal karena faktor suplai.
