Dan kenapa hal tersebut bisa dan lumrah terjadi dalam konteks politik tanah air? Jawabannya adalah, begitu cairnya ideologi partai dan pragmatisme elit. Kedua alasan tersebut menjadi pencetus hal tersebut kerap terjadi dan terus berulang.
Secara akademik dan tentu juga kita semua sudah membaca banyak kajian soal, paternalistik, pragamatisme elit dan absence of ideology parpol di Indonesia. Banyak riset yang dilakukan terkait hal ini, yang terbaru misalkan riset dilakukan oleh Hendrawan et al. (2021) atau Hicken et al. (2022).
Rumah besar demokrasi kita adalah patronase. Hal ini yang menyebabkan beberapa kondisi tersebut di atas terjadi. Majalah terkenal Inggris, the Economist (2020) misalkan, menggambarkan Demokrasi Indonesia masuk dalam kategori flawed atau demokrasi yang lemah atau tidak sempurna. Salah satu indikasi yang nyata adalah pragmatisme elit partai dalam membentuk sebuah koalisi atau kerja sama politik atau apapun namanya, serta tentu alasan-alasan taktis dan pragmatis di balik koalisi atau kerja sama politik tersebut.
Sebagai peneliti saya mencoba memberikan beberapa catatan bagi partai politik, terutama menyikapi pola koalisi atau kerja sama politik yang dibangun oleh elit parpol saat ini. Dalam pandangan saya terdapat beberapa pola koalisi atau kerja sama politik.
Pertama, koalisi atau kerja sama politik yang ideal tentunya adalah koalisi yang berbasis pada ideologi dan platform serta visi-partai yang sama. Misalkan, PAN, PKB dan PKS membentuk koalisi partai berbasis Islam-Nasionalis atau PDIP dengan Gerindra, yang sama-sama nasionalis. Pola koalisi seperti ini merujuk berbagai contoh negara demokrasi mapan akan sangat efektif dalam menjalankan roda pemerintahan sebab berbasis pada akar ideologis yang sama, dan masing-masing partai hanya perlu beradaptasi dan bernegosiasi dalam tataran teknis program kerja pemerintahan yang akan mereka kendalikan.
Kedua, koalisi atau kerja sama politik yang berbasis pada kepentingan mengatasi masalah atau problem solving based coalition. Artinya, masing-masing partai politik yang berbasis ideologi dan visi yang sama bersepakat membentuk koalisi atau kerja sama politik berbasis pada masalah kenegaraan yang akan mereka hadapi dalam masa empat atau lima tahun ke depan. Misalnya, sebuah negara mengalami krisis ekonomi, koalisi atau kerja sama politik yang dibentuk berbasis pada kesepakatan soal kebijakan bersama parpol yang akan diambil bagi mengatasi masalah krisis ekonomi negara tersebut.
Telaah - Mengamati "koalisi" partai politik
Oleh Arizka Warganegara *) Minggu, 28 Agustus 2022 12:21 WIB