Wapres: Keputusan kenaikan harga BBM masih pembahasan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut keputusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini dalam pembahasan oleh pemerintah.

"Ini sedang dipikirkan. Jadi masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan atau tidak," kata Wapres usai menghadiri Acara Haul Ulama Indonesia Ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Depok, Jawa Barat, Sabtu.

Dia mengatakan saat ini beban subsidi negara atas harga BBM sangat besar, lebih dari Rp500 triliun sehingga jika ada kenaikan harga BBM maka hal itu dalam rangka upaya agar subsidi bisa terus berlanjut.

"Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi APBN kita bisa menopang, tapi juga tidak kemudian kita sampai tidak mampu memberikan subsidi, dan ini sudah ditetapkan 2023," jelasnya.

Sebelumnha Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengatakan pemerintah saat ini masih membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif saat diwawancarai usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8). 
 
Ia menjelaskan pemerintah harus mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum keputusan itu resmi terbit menjadi kebijakan terbaru terkait perubahan harga bahan bakar.
  Arifin Tasrif menambahkan pemerintah juga akan mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai rencana kenaikan harga Pertalite tersebut untuk mengurangi kepanikan berbelanja masyarakat.
 
Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.
 
Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun. Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial.




Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres sebut keputusan kenaikan harga BBM dalam pembahasan