Mensos: Program Satu Data Tunggal akan menjadi pedoman pemberdayaan disabilitas

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program Satu Data Tunggal yang saat ini sedang digarap Badan Pusat Statistik (BPS) bakal menjadi pedoman dalam membuat program pemberdayaan penyandang disabilitas.

"Presiden memerintahkan Badan Pusat Statistik untuk memvalidasi seluruh data-data kementerian, lembaga, dan juga tentunya pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi data tunggal, termasuk data penyandang disabilitas," ujar Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Minggu.

Gus Ipul menegaskan pentingnya pengelolaan data tunggal yang valid untuk memastikan program-program bantuan sosial, termasuk pemberdayaan penyandang disabilitas, lebih tepat sasaran dan efektif.

Menurut dia, perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap pentingnya data yang akurat menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan di Kementerian Sosial.

"Ada perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Saya dan Pak Wamen selain tidak boleh korupsi di lingkungan Kemensos juga harus bekerja sesuai data," kata dia.

Dengan adanya data tunggal ini, Gus Ipul berharap program-program pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Data tersebut akan menjadi pedoman dalam merancang intervensi yang lebih terarah, terutama dalam tiga aspek penting yakni akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Selain itu, Gus Ipul juga menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merekrut sekurang-kurangnya 2 persen pegawai dari penyandang disabilitas, sementara untuk sektor swasta ditetapkan 1 persen.

"Kemensos juga akan membuat program yang mempertemukan dunia kerja dengan penyandang disabilitas," kata dia.