Pemerintah sebaiknya optimalkan ASN terkait Pj kepala daerah, kata pengamat
Jumat, 27 Mei 2022 9:13 WIB
Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan. (ANTARA/HO-Humas Unpad)
"Misalnya kalau sekda yang ditunjuk. Sekda itu bagaimana pun bisa menimbulkan konflik kepentingan dalam konteks kepentingan pilkada," kata dia.
Baca juga: Demokrat Jabar minta penjabat kepala daerah bersih dari politik partisan
Firman juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait penetapan seorang tokoh menjadi penjabat kepala daerah.
Hal tersebut, kata dia, agar publik menjadi paham tentang alasan penunjukan seorang penjabat kepala daerah dan menghindari kecurigaan tertentu dari publik.
"Pemerintah menurut saya tinggal memberikan penjelasan kepada publik. Kenapa kemudian harus TNI Polri yang ditunjuk. Itu yang harus dijelaskan ke publik, jangan sampai ada kesan pemerintah tidak transparan," kata dia.
