Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Depok, Raperda tentang Pendataan Pelaporan Tanah Terindikasi Telantar dan Pemanfaatan Tanah serta Kawasan Telantar.
"Ini merupakan cerminan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemkot Depok yang dilandasi oleh semangat kemitraan dan saling menghormati untuk menghasilkan perda yang baik dan berkualitas," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya, Minggu.
Baca juga: Sekda akan pimpin kontingen Kabupaten Bekasi di Porprov Jabar 2022
Menurut dia, persetujuan raperda ini juga memperhatikan dinamika pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) bersama tim pembahasan raperda dari Pemkot Depok.
Ia pun menyampaikan sejumlah poin pokok-pokok kesepakatan yang perlu mendapat perhatian di raperda inisiatif DPRD setempat.
Dalam pembahasan di Pansus VI telah disepakati bersama ruang lingkup raperda yang meliputi inventarisasi kawasan terindikasi telantar, pelaporan tanah terindikasi telantar, penertiban kawasan telantar, pendayagunaan tanah telantar, pendayagunaan kawasan telantar, serta usulan atau informasi pendayagunaan tanah cadangan umum negara.
