Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani, melalui telepon selulernya kepada ANTARA di Bogor, Rabu, mengatakan bantuan tersebut akan diberikan untuk siswa yang belum melunasi pembayaran sekolah.
"Bantuan tersebut untuk melunasi SPP bagi siswa dan untuk menebus ijazah bagi alumni," katanya.
Menurut Devie Prihatini, Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian kepada siswa dan alumni SMA dan SMK dari keluarga kurang mampu dengan syarat sebagai warga Kota Bogor.
"Wewenang dan tanggung jawab terhadap siswa SMA dan SMK terkait administrasi pendidikan, ada pada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, tapi mereka juga adalah warga Kota Bogor, dan pastinya warga Jawa Barat," katanya.
Devie menjelaskan, adanya BSP dan BSM yang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bogor ini, merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Bogor dan DPRD memiliki komitmen yang sama dalam membantu agar semua siswa bisa sekolah dengan tenang.
Namun demikian, DPRD akan terus mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut.
"Saya mengingatkan pentingnya pendataan dalam administrasi pendidikan, juga dalam laporan pertanggungjawabannya harus sesuai peruntukannya dan tepat sasaran," katanya.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi NasDem ini mengingatkan, agar BSP dan BSM tidak pilih kasih.
"Bukan karena adanya hubungan keluarga, kedekatan, atau faktor suka dan tidak suka," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Devie mengusulkan, untuk menyamakan parameter tingkat kurang mampu bisa menggunakan aplikasi Solid yang sudah diluncurkan oleh Dinas Sosial Kota Bogor.
"Aplikasi Solid ini terintegrasi dengan Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan BPJS," katanya.
Menurut Devie, jika memilih opsi tersebut, maka aplikasi Solid harus juga diintegrasikan dengan Dinas Pendidikan dan KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, agar tepat sasaran.
Sebelumnya, Devie Prihatini Sultani menjadi salah satu pembicara pada diskusi sosialisasi "Dana Hibah, Bansos Pendidikan, dan Bantuan Siswa Miskin" tingkat SMA/SMK dan Sederajat se-Kota Bogor.
Kegiatan tersebut dihadiri, Asisten Pemerintah dan Kesra Kota Bogor, perwakilan KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, serta 102 kepala SMA dan SMK se-Kota Bogor.
Baca juga: Pemkot Bogor dorong subsidi silang biaya sekolah siswa terdampak COVID-19
Baca juga: DPRD Kota Bogor sarankan perbaikan SD Otista gunakan biaya tak terduga
Baca juga: Pemkot Bogor dorong subsidi silang biaya sekolah siswa terdampak COVID-19
Baca juga: DPRD Kota Bogor sarankan perbaikan SD Otista gunakan biaya tak terduga
