ANTARAJAWABARAT.com, 11/8 - Komisi E DPRD Jawa Barat meragukan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan membangun sekitar 3.000 unit ruang kelas baru (RKB) tahun ini, akan terwujud.
"Perkembangan terakhir ialah kami bertemu dengan Disdik Jabar. Hasil juga tetap bahwa Disdik akan melakukan proses tender untuk 3.000 RKB bagi sekolah negeri. Tapi pada kenyataanya malah semuanya dilimpahkan untuk sekolah swasta," kata anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Kamis.
Komisi E DPRD Jawa Barat, kata Didin, juga mengkritisi keputusan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat yang akan mengalihkan dana ruang kelas baru (RKB) dari sekolah negeri ke sekolah swasta.
Menurutnya, dengan adanya keputusan tersebut maka seluruh dana RKB yang berasal dari APBD murni dan perubahan 2011, dipakai untuk RKB sekolah swassta.
Dengan demikian, kata Didin ada sekitar 5.000 RKB dengan dana pembangunannya mendekati Rp500 miliar.
"Kebijakan ini sama artinya Pemprov Jabar lepas tanggung jawab karena melepaskan semua dana itu ke swasta dalam bentuk hibah. Namanya hibah, berarti hanya diberikan begitu saja tidak ada pertanggungjawaban," katanya.
Dikatakannya, seharusnya Pemprov Jabar bisa transparan soal keputusan pengalihan ini dan menjelaskan ke sekolah-sekolah negeri yang sudah mengajukan RKB tetapi tidak jadi.
Ia menuturkan, pengalihan dana itu juga menunjukkan Pemprov. Jabar telah gagal dalam melakukan perencanaan anggaran.
"Kemudian hal ini membuktikan inkonsistensi Pemprov. Jabar soal perencanaan anggaran, khususnya soal RKB," kata Didin
Menurut informasi yang diperoleh Komisi E, dana pembangunan 1.000 RKB diharapkan berasal dari dana CSR.
"Sebagai contoh, dana CSR Bank BJB Rp40 miliar, tetap tidak akan menutup 1.000 RKB dan tentu tidak akan seluruh dana CSR BJB itu untuk RKB. Lalu apakah perusahaan-perusahaan lain juga mau mengeluarkan dana sebesar itu dalam waktu cepat," kata Didin.
DPRD JABAR RAGUKAN PEMBANGUNAN 3.000 RKB TERWUJUD
Kamis, 11 Agustus 2011 19:59 WIB