Cirebon (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Jawa Barat, menyampaikan perlu adanya komunikasi yang baik terkait Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang menjadi polemik di masyarakat, karena pesan dari pusat belum tersampaikan kepada rakyat.
"Ada cara komunikasi yang kurang pas antara pemerintah dan struktur di bawahnya, termasuk publik," kata Akademisi UGJ Cirebon Khaerudin Imawan MI Kom di Cirebon, Selasa.
Hal itu terlihat, kata Khaerudin, dari adanya beberapa kepala daerah yang ikut menolak setelah ditekan oleh para pengunjuk rasa. Selain itu, juga menunjukkan ada komunikasi yang tidak baik antara inovator dalam hal ini pemerintah, legislatif, kementerian dan para kepala daerah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja.
Dia melanjutkan dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori defusi inovasi dan kaitannya dengan UU Cipta Kerja ini tidak tersampaikan secara baik oleh inovator.
"Saya melihat dalam teori komunikasi itu ada teori defusi inovasi bagaimana kemudian inovator yang memiliki pesan komunikasi menyampaikan pesan itu secara baik. Sejauh ini saya melihat ada hal yang kurang untuk penyampaian Omnibus Law UU Cipta Kerja," ujarnya.
Dengan adanya pesan yang tidak tersampaikan itu, lanjut Khaerudin, menyebabkan adanya pro kontra di masyarakat.
Selain itu, kata dia, pesan pemerintah melalui beberapa media arus utama juga masih kurang, karena di era saat ini ada media siber yang menjadi domain individu hadir di ruang publik.
"Dan ini yang tidak bisa diantisipasi, maka di media sosial muncullah isu hoaks dan ini yang merepotkan. Sehingga pesan yang akan disampaikan oleh pemerintah tidak sampai ke publik secara jelas," tutur Dosen FISIP UGJ.
Untuk itu, kata Khaerudin, pemerintah sebagai inovator harus melakukan klarifikasi yang rasional secara terbuka untuk menjelaskan poin per poin pasal di UU Cipta Kerja yang menjadi polemik di masyarakat.
Karena saat ini masih ada waktu untuk memberikan pengertian kepada publik tentang UU Cipta Kerja yang ingin menyejahterakan masyarakat.
"Saya kira masih ada waktu, tinggal bagaimana merasionalisasi dan memberikan pandangan yang kira-kira bisa diterima secara logis. Dan di situlah pentingnya melibatkan banyak pihak," katanya.
Dia mengakui ada beberapa kekurangan pada UU Cipta Kerja, secara momen pengesahan singkat, tidak melibatkan banyak pihak, terutama mereka yang mempunyai kompetensi di bidang pasal per pasalnya.
"Sehingga menjadikan pro dan kontra di tengah masyarakat luas," ujarnya.
Baca juga: Prof Romli Atmasasmita: Omnibus Law cegah korupsi di birokrasi
Baca juga: Presiden: UU Ciptaker buat perusahaan tak bisa PHK secara sepihak
Baca juga: Presiden sebut tiga alasan UU Ciptaker dibutuhkan, apa saja?
