Garut (ANTARA) - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) siap menerjunkan praja untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah administrasi pemerintahan desa di pelosok Kabupaten Garut, Jawa Barat, melalui program Bhakti Karya Praja (BKP) agar tertib administrasi dan pelayanan publik lebih maksimal.
"Nantinya kita ingin program kita betul-betul terencana, seperti menyelesaikan masalah di kabupaten, pemerintahan desa dan masyarakat yang harus tuntas serta berkesinambungan," kata Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN, Dr Halilul Khairi dalam pertemuan dengan Bupati Garut Rudy Gunawan di Pendopo Garut, Selasa.
Ia menuturkan IPDNIPDN memilih Kabupaten Garut untuk menjadi tempat kegiatan praktik lapangan para praja karena daerahnya mudah dijangkau dari Kampus IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sehingga bisa mengefisienkan waktu dan biaya.
Selain itu, lanjut dia, Kabupaten Garut merupakan daerah yang cukup besar sehingga perlu pembinaan dalam hal administrasi desa, terutama di daerah terpencil.
"Di daerah ini masih banyak masalah yang belum terselesaikan dalam hal administrasi desa apalagi di pelosok terpencil masih perlu pembinaan," kayanya.
Rencananya program praktik lapangan praja IPDN akan dilaksanakan pada April 2021 dengan tahap awal menentukan lokasi yang dinilai butuh pembinaan.
Selain itu, lanjut dia, pertemuan dengan Bupati Garut membahas berbagai persoalan dan program lain yang berkelanjutan untuk membangun Pemkab Garut.
"Kita ingin ke depan membangun sistem yang berkesinambungan," katanya.
Bupati Garut Rudy Gunawan menyampaikan terima kasih kepada IPDN yang telah memilih Kabupaten Garut untuk kegiatan BKP IPDN yang rencananya akan dilaksanakan April 2021.
Rudy berharap ilmu dari praja IPDN itu bisa mendorong desa di Garut lebih berkembang dan tertib administrasi.
"Bukan saja kita datang sebentar lantas bersih-bersih, terus bikin papan desa saja, tetapi misalnya ada masalah data desa yang tidak pernah update itu kita harus bisa selesaikan, sehingga nanti ke depan desa bisa update terus, nanti kita bantu sistem IT-nya," kata Bupati.
Baca juga: Disdukcapil Cianjur buka layanan administrasi kependudukan di 70 desa
Baca juga: Pemkab Bekasi beri layanan kependudukan keliling di 164 desa
